Nilai Pancasila yang Terabaikan: Sumber Malapetaka Negara

“Nilai Pancasila yang Terabaikan, Sumber Malapetaka Negara”

Zainurrahman
Atas nama Pemerhati Moral dan Pendidikan

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan fondasi yang mana negara harus berdiri di atasnya. Jika fondasi tersebut lemah, maka dapat kita kiaskan sebuah bangunan yang semakin lama tetap dikembangkan sementara fondasinya semakin lemah. Semakin lama semakin lemah fondasi, semakin berat beban yang dipikulnya dan semakin besarlah peluang bangunan tersebut untuk runtuh.
Mungkin itulah metafora yang cocok kita gunakan untuk melihat keadaan negara kita yang terhimpit krisis ini.
Sejenak memang harus kita akui bahwa nilai Pancasila itu diperkuat dan diperlemah oleh warga negara sendiri (manusia), karena Pancasila itu sendiri adalah rumusan pejuang yang juga merupakan warga (manusia) yang menyadari bahwa kekuatan Pancasila ini hanya akan terealisir lewat praktik dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Pancasila untuk saat ini mungkin hanya menjadi artefak yang tidak lagi dimaknai sebagai fondasi dimana negara ini berdiri. Kita senantiasa menengadah ke atas dan lupa menengok dasar pijakan kita, dan akhirnya semakin menaik tingkat kehidupan kita maka semakin besar peluang kita untuk terjatuh, konsekuensi logis dari mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang tidak lain merupakan dasar pijakan segala praktik dalam keseharian, khususnya dalam praktik politik dan distribusi ekonomik.
Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk menganalisis Pancasila dan mengkorelasikan dengan keadaan negara yang semakin memprihatinkan ini.

Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sila pertama ini menggambarkan semangat keagamaan yang tinggi, suatu sugesti kepada kita untuk berpegang teguh pada spiritualitas kita sebagai ummat yang beragama. Sila ini jelas tidak dapat dipahami sebagai satu pandangan terhadap Tuhan yang ‘sama’, karena perbedaan persepsi mengenai Tuhan telah diakui dalam UUD 45 pasal 29 ayat 2, selama perbedaan itu tidak menjadi kausa konflik. Namun jika ditinjau dalam konteks kekinian, masyarakat kita terutama para pemimpin kita, semakin jauh dari nilai sila pertama. Banyaknya kasus asusila yang terungkap dan pelakunya mayoritas para wakil rakyat merupakan umpan untuk memancing kualat Pancasila. Spiritualitas negara kita semakin mengering, akibat dari terlalu meneladani kultur berpikir masyarakat yang tidak berpijak pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Keadilan dan moralitas merupakan nilai tersirat dari sila kedua ini. Kemanusiaan, memiliki parameter pembeda antara makhluk humani dan makhluk hewani, yang membutuhkan pemerataan dan harus memiliki moralitas yang luhur. Apakah kita tidak dapat melihat bahwa keadilan berdasarkan kemanusiaan sangat minimal diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Perlu digaris bawahi bahwa praktik nepotisme merupakan bukti nyata bentuk ketidakadilan kemanusiaan, sekaligus cermin dekadensi moralitas dari sebagian ‘orang jahat dan tak bermoral’ yang berkesempatan memegang tampuk kekuasaan.

Ketiga: Persatuan Indonesia
Para pejuang perumus Pancasila, lewat sila ini, sangat mengutuk kegiatan-kegiatan ‘mendirikan sekat-sekat’ dalam negara ini. Karena perpecahan seperti itu hanya akan memperlemah kekuatan negara. Terlalu disayangkan, kita tidak menyadari bahwa kita semakin terblok-blok dengan adanya kebijakan memberikan kebebasan dan kesempatan terlahirnya kelompok-kelompok dengan warna, bau, karakter dan visi misi yang berbeda, dengan label dan bendera yang berbeda. Perbedaan memang merupakan rahmat, hanya jika yang memiliki perbedaan itu ingin menyatukan perbedaan itu demi memutuskan yang terbaik, namun kenyataannya, perbedaan-perbedaan kecil, yang dibesarkan oleh egoisme masing-masing malah menjadi pemicu konflik yang tidak ada henti-hentinya. Mulai dari perbedaan paradigma politik hingga menerobos ke dalam ruang-ruang keagamaan. Apa yang terjadi jika semakin lama perbedaan ini akan semakin menguat? Bukankah kita akan semakin hancur? Dengan tumbuhnya partai-partai politik yang berwarna-warni ini seperti cendawan di musim hujan, ditambahkan lagi dengan munculnya aliran-aliran kepercayaan, maka berlapis-lapislah sekat yang menghalangi masyarakat. Diperkuat lagi dengan egoisme kelompok yang membara, maka semakin jauhlah kita dari nilai sila ketiga ini.

Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Sila keempat ini mungkin sila yang nilainya sangat krusial, karena menyangkut dengan proses jalannya pemerintahan kita yang juga merupakan penentu nasib kita sendiri. Jika karakteristik pemimpin kita sesuai dengan pesan yang terkandung dalam sila keempat ini maka negara akan terhindar dari malapetaka yang berkepanjangan ini.
Bersandar pada sila keempat ini, kriteria utama yang harus dipenuhi oleh pemimpin kita adalah memiliki ‘hikmah’, ‘bijaksana’ dan dapat mengkolaborasi dua nilai luhur ini menjadi ‘hikmat kebijaksanaan’. Yang dimaksud dengan hikmah adalah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum dan kemampuan untuk menjalankannya secara benar. Dalam pengertian lain, hikmah diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca pelajaran yang terdapat, tersirat dan terkandung dalam segala bentuk realitas, serta menjadikan hikmah segala kejadian sebagai pelajaran yang patut dipraktekkan guna mendapatkan kebaikan. Kemudian kata ‘bijaksana’ dapat kita pahami sebagai watak cerdas dan baik. Dalam pengertian lain, kata bijak mewakili kemampuan seseorang dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara secara adil dan merata.
Dalam sila ini, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan yang berarti pemimpin rakyat harus memiliki sifat hikmah dan bijaksana. Benarlah apa yang disebut oleh Socrates dan Plato, bahwa mereka mengidam-idamkan seorang pemimpin yang juga seorang filosof. Karena hanya filosoflah yang benar-benar bijaksana, hanya seorang pemikir setia yang benar-benar mampu bersikap sebijak mungkin. Karena berdasarkan pengertian dan kenyataannya, hanya filosoflah yang benar-benar mencintai kebijkasanaan, memikirkan suatu keadaan secara radikal (secara mendalam) hingga keakar-akarnya, berpikir secara objektif dan sistematis.

Siapakah orang yang harus bijak itu? Mereka adalah para wakil rakyat, sebagaimana akhir dari sila ini Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Apakah wakil rakyat kita orang yang berhikmah dan bijaksana? Ataukah seorang yang kaya raya dan merupakan orang yang sevisi, semisi, sekampung, sedarah, seetnis, sesuku, seagama dan sebagainya? Kita ternyata belum terlalu mampu melihat sisi paling dalam Pancasila ini. Kita hanya menganggap Pancasila sebagai simbol negara, namun kita tidak pernah berpikir bahwa rumusannya mengandung milyaran kebaikan yang sudah kita abaikan dari dulu hingga entah kapan. Akhirnya, prospek yang kita harapkan tidak terealisasi, dan kini saatnya untuk kita pertanyakan, sampai sejauh mana hikmah dan bijaksana yang dimiliki oleh para wakil kita masing-masing.

Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Lagi-lagi kita akan berhadapan dengan persoalan keadilan sosial. Bagaimana bisa keadilan sosial dapat terlaksana jika blok-blok, sekat-sekat, warna-warna yang sangat beragam ini tidak dapat dipadukan dalam suatu visi dan misi. Cukuplah perbedaan kultur dan agama saja, jangan menambah-nambah perbedaan di dalamnya lagi, jangan mengisolasi diri dan kelompok, karena itulah penyebab dari ketidakadilan yang selalu kita alami. Perbuatan kita sendirilah yang menyebabkan semua ini terjadi, sehingga kita sendiri yang dapat memperbaikinya.
Kesimpulannya adalah: kita harus kembali menyuburkan spiritualitas kita yang sudah gersang, dikarenakan oleh gemerlap-gempita materialisme yang membungkam akal dan membutakan mata kita. Sehingga kita tidak lagi kritis terhadap kebenaran, kita hanya kritis terhadap hak-hak kita, yang belum tentu legal sifatnya. Kita harus kembali menyucikan dan ‘menelanjangkan’ diri dari pakaian buruk dan kotor kita, yang kita gunakan sebagai kedok untuk menutupi niatan kita yang lebih buruk dan kotor lagi. Terutama para pemimpin (yang sebenarnya dipilih oleh rakyat) agar memperkuat dan membasahi spiritualitas yang mungkin sudah gersang, menyebabkan banyak legalisasi terhadap praktik-praktik illegal yang sudah dipahami oleh masyarakat namun tak terbilang. Kemudian bersikaplah seadil mungkin. Jangan pernah membawa dendam kompetisi yang melibatkan warga yang tak bersalah, yang benar-benar membutuhkan seorang pemimpin yang adil, yang memimpin rakyat secara hikmat dan bijaksana, yang mau mengabdikan diri terhadap masyarakat yang berada di bawahnya, tanpa membeda-bedakan agama, ras dan strata. Karena perbedaan itu seharusnya ada hanya ketika kompetisi berlangsung, ketika telah dipastikan seorang pemenang kompetisi, maka perbedaan-perbedaan tersebut layaknya dihapuskan, agar tidak ada lagi persoalan-persoalan lama yang akan dibarukan nantinya. Kemudian juga persoalan banyaknya warnya dan bendera yang sudah menjamuri negara, kiranya hanya menjadi formalitas saja. Dalam lubuk hati yang terdalam, visi dan misi serta semangat membangun negara ataukah wilayah harus seiya sekata. Cukup sudah penderitaan yang diakibatkan oleh perbedaan yang dibakar oleh egoisme kelompok dengan ideologi masing-masing. Mungkin kita harus meyakini satu hal, bahwa bencana-bencana alam yang menimpa kita sejak Tsunami hingga Lumpur Lapindo (jangan lupa persoalan krisis ekonomi dan BBM) merupakan kutukan dari para pahlawan atas pengabaian kita terhadap nilai-nilai yang telah mereka tanamkan dalam Pancasila tersebut. Yang terakhir adalah kita patut mempertanyakan kapasitas kebijaksanaan wakil kita, ataukah kita harus mengadopsi ideologi para orang bijak seperti Socrates dan Plato, bahwa pemimpin dan wakil rakyat dan juga para pengambil kebijakan harus para filosof? Peluang untuk itu tetap ada, tergantung masyarakaat saja. Apakah mau merubah keadaan menjadi lebih baik, ataukah tetap dalam keadaan yang menusuk dan menghimpit ini. Ingatlah bahwa demokrasi adalah kepemimpinan yang dipegang oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sehingga keputusannya merupakan keputusan rakyat secara merata (*).

———————————————————————————————————————————————-

Most needed Education Journals free for downloading

Adults Motivational Direction

Sign Meaning and Social Context

Communication Problem in Heterogeneous Class

The Basic Understanding of Qualitative Research

Learning Language through Task and Activity

Children Language Acquisition and Language Recognition

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s